1. KASUS POSISI
Sekjen Partai Pemersatu
Bangsa (PPB), Irzen Octa (50), merupakan pengguna kartu kredit Citibank yang
tewas akibat penagihan yang dilakukan pihat Citibank dengan menggunakan jasa debt collector. Ia memiliki tagihan
kartu kredit sebesar Rp 48.000.000,00. Namun, tiba-tiba jumlah tagihan yang harus dibayar mencapai Rp
100.000.000,00. Kemudian ia sengaja mendatangi Citibank Cabang Menara
Jamsostek, Jalan Gatot Subroto, Mampang Prapatan sesuai panggilan dari pihak
Citibank terkait pelunasan utang Irzen Octa. Namun, justru Octa diminta masuk
ke sebuah Ruang negosiasi khusus berukuran sekitar 2×3 meter. Ruangan tersebut
merupakan sebuah ruangan cleo di salah satu lantai bank tersebut untuk
diinterogasi terkait tunggakan utang kreditnya.
Diruangan tersebut, Irzen
diduga mengalami tindak penganiayaan oleh para debt collector yang
dipekerjakan pihak Citibank. Sebelum ditemukan tewas, ia sempat dibawa ke para debt
collector, yaitu Arief Lukman, Donal Haria, Hendri Waslinton, Yunizar, dan
Boy Anto. Di ruangan itu, kata Kapolres, korban diintrogasi mulai dari pukul
10.30 sampai 12.00 WIB. Saat interogasi itu korban memperoleh tekanan-tekanan
dari pihak debt collector.
Saat interogasi ada yang memukul meja, menendang kursi, memukul tangan dan
menepuk-nepuk pundak korban. Setelah satu jam korban langsung ditinggal oleh
ketiganya. Setelah beberapa lama korban ditinggal di ruangan itu, salah seorang
saksi melihat korban jatuh pingsan. Ada saksi yang melihat korban terjatuh
pingsan sekitar pukul 12.15 WIB, kemudian dilaporkan kepada A dan baru
ditangani dan dibawa ke rumah sakit sekira pukul 13.30 WIB. Korban diduga telah
meninggal saat ditemukan, kemudian korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Mintaharjo
untuk diperiksa. Sewaktu autopsi ulang, berdasarkan pemeriksaan dokter Mun'im
Idris ada 18 bekas luka memar. Pihak rumah sakit menyatakan korban sudah
meninggal dunia dan merujuknya kembali ke RSCM untuk dilakukan otopsi oleh
pihak forensik. Jenazah setelah itu kami lakukan otopsi untuk mengetahui
penyebab kematian tersebut. Hasil visum RSCM terhadap jenazah, tidak ditemukan
lebam yang mengindikasikan adanya penganiayaan fisik. Hanya ditemukan darah,
antara lain di hidung korban yang diduga akibat dari adanya pembuluh darah di
otak yang pecah.Namun demikian polisi telah menemukan adanya indikasi kuat
telah terjadi tindakan kriminal yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa di kantor
Citibank itu.
2.
ISU
HUKUM
Bank wajib menggunakan
prinsip kehati-hatian dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya. Prinsip
kehati-hatian adalah asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam
melakukan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana
masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 sebagai
perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa perbankan Indonesia
dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip
kehati-hatian.
Berdasar pada Pasal
tersebut, dapat dinilai bahwa Citibank tidak menggunakan prinsip kehati-hatian
pada nasabahnya. Ia tidak memberikan transparansi informasi kepada nasabahnya
demi menjaga kepercayaan terhadap dana yang telah disertakan nasabah pada
Citibank terkait alasan mengapa tunggakan nasabah yang mulanya Rp48.0000.000,00
tiba-tiba menjadi Rp100.000.000,00. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari
berbagai sumber, pemanggilan Irzen Octa yang dilakukan oleh pihak Citibank bukan
untuk memberikan penjelasan mengenai penambahan besarnya tunggakan yang
diperoleh nasabah melainkan perlakuan tidak menyenangkan yang dilakukan pihak
Citibank dengan melibatkan pihak ketiga atau debt collector.
Prinsip kehati-hatian juga
seharusnya diterapkan dalam pemberian perlindungan terhadap nasabahnya, baik
saat ia akan, selama, maupun akan melepaskan diri sebagai nasabah (misalnya
dalam penagihan maupun pembayaran tagihannya). Bank wajib melakukan kegiatan
usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Termasuk memberikan perlindungan
kepada nasabahnya. Citibank dinilai lalai dalam menjalankan kewajibannya
sebagai perusahaan perbankan karena menggunakan cara yang merugikan kepentingan
nasabah. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan. Dimana dalam kasus penagihan kartu kredit menggunakan jasa penagih debt collector yang dilakukan oleh pihak
Citibank melanggar prinsip kehati-hatian (prudential principles) hingga
mengakibatkan matinya nasabah kartu kredit tersebut.
3. ANALISIS
HUKUM
Dalam Pasal 29 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib
menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang
mempercayakan dananya kepada bank.
Seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, dalam kasus penagihan tunggakan kartu kredit yang
dilakukan oleh Citibank dengan menggunakan debt collector telah merugikan
kepentingan nasabah serta melanggar peraturan yang berlaku, baik UU Perbankan, Peraturan
Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia. Dimana setiap melakukan
kegiatan usahanya bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Pasal 2 UU No.
10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan
bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi
dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini harus diterapkan pula dalam prosedur
atau cara bank menarik nasabahnya untuk menggunakan kartu kredit.
Selain itu, prinsip
kehati-hatian juga dilanggar oleh Citibank dalam manajemen resiko pemberian
kredit. Dimana seharusnya bank penerbit kartu kredit harus mengetahui benar
mengenai diri calon nasabahnya. Manajemen bank sendiri yang tidak teliti dalam
memperoleh data-data ketika baru pertama kali aplikasi kartu kredit tersebut
diproses. Alias data yang diperoleh bank penerbit kartu kredit itu sebenarnya
palsu, dengan cara menggunakan nama dan alamat orang lain. Bank penerbit kartu
kredit tidak meneliti kebenaran dan keakuratan data nasabahnya. Cukup hanya
mengisi formulir aplikasi, atau cukup dengan melalui penawaran melalui telepon,
tanpa ada verifikasi data di lapangan sama sekali.
Menurut penuturan Pengajar
di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dahulu sulit untuk mengajukan aplikasi,
namun sekarang malah calon nasabah dikejar-kejar bahkan dipaksa, hanya dengan
modal fotocopy KTP. Bank seharusnya selektif dalam memilih nasabah pengguna
kartu kredit. Selain itu, harus memberi batasan minimum nominal kartu kredit
dan penghasilan nasabah itu sendiri supaya kedepannya tidak menunggak utang
karena sesuai kemampuan. Padahal potensi pasar
kartu kredit atau kredit konsumsi lainnya tentu akan semakin meningkat seiring
dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat. Tetapi, peningkatan itu bukan tanpa
risiko bagi bank penyalur kredit. Risiko yang dihadapi berupa kredit macet atau
bermasalah. Pelanggaran prinsip kehati-hatian ini, dapat menjadi akar
terjadinya kredit macet, dan yang lebih parah lagi penagihan dengan penggunaan
jasa tagih atau debt collector.
Kasus meninggalnya Irzen Octa akibat penagihan
kartu kredit dengan menggunakan jasa debt collector oleh Citibank menjadi
preseden buruk bagi dunia perbankan. Dalam hal penggunaan debt collector,
Peraturan Baank Indonesia (PBI) maupun SEBI memberikan peluang bagi bank untuk
menggunakan jasa penagih utang. Hal ini termuat dalam dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran
dengan Menggunakan Kartu (“PBI”) jo SE BI No. 11/10/DASP Perihal
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 13
April 2009 (“SEBI”). Dalam PBI dan SEBI ini, diatur bahwa:
- Dalam hal bank menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan penagihan, maka hal ini wajib diberitahukan kepada pemegang Kartu
- Bank wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank itu sendiri;Adrianus menilai fenomena debt collector itu sudah biasa. Sejak ada kebutuhan, ada pasar, ada demmand, jasa itu akan tetap dipakai. Di luar negeri itu sudah biasa menggunakan jasa debt collector. Menurut dia, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan jasa debt colletor. Pertama, debt collector digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki integritas dan sesuai prosedur. Kedua, antara bank dan peminjam ada ikatan tersendiri, di mana sang peminjam tidak bisa lepas dari tanggung jawab secara tidak langsung. Namun, penggunaan jasa debt collector sebaiknya dilarang karena melihat track record debt collector yang sering kali menggunakan kekerasan serta melanggar hukum. Pengamat perbankan dan keuangan Farial Anwar juga menyarankan perbankan harus memiliki unit tersendiri dalam melakukan tagihan utang terhadap kredit macet nasabahnya. Pendekatan yang lebih elegan dan manusiawi, lanjut Farial, sejatinya malah membuat pihak bank disegani oleh nasabah. Pakar hukum bisnis Dr. Yenti Gamasih mengatakan, pihak bank membentuk divisi tersendiri tanpa melibatkan perusahaan pengalihan tenaga kerja atau outsourcing
3. Penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas
tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas
diragukan atau macet;
Namun,
lain halnya dengan Citibank, dimana pihak Citibank telah menyalahi aturan
tersebut dengan memberikan kuasa pada debt collector sebelum nasabahnya
tergolong pada tingkat kategori kolektibilitas diragukan atau macet
4. Bank harus menjamin bahwa penagihan dilakukan dengan cara-cara yang
tidak melanggar hukum; Surat Edaran Bank
Indonesia (BI) No 11/10/DASP dibuat di Jakarta 13
April 2009 halaman 39 ayat b berbunyi Penerbit (bank) harus menjamin bahwa
penagihan oleh pihak lain tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak
melanggar hukum. PBI No 11/11/PBI/2009 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
Kredit,terutama Pasal 17 ayat 5, sudah ditegaskan, penerbit kartu kredit wajib
menjamin penagihan,baik yang dilakukan penerbit kartu kredit atau menggunakan
jasa pihak lain,dilakukan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran BI.
Menurutnya,sesuai dengan PBI, setiap jasa tenaga penagih harus punya izin operasional
sesuai dengan hukum dan harus tunduk dalam perjanjian kerja sama dengan bank.
5. Perjanjian kerjasama antara bank dan
pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit tersebut harus memuat klausula tentang tanggung jawab
bank terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama
dengan pihak lain tersebut. Pihak Citibank telah memberikan kuasa
pada jasa penagih hutang atau debt collector, maka bank yang bersangkutan harus
ikut bertanggungjawab atas hal yang dilakukan debt collector. Dengan penagihan
menggunakan jasa debt collector, pihak bank harus menjamin bahwa
penagihan dilakukan dengan cara-cara tidak melanggar hukum. Perjanjian
kerjasama antara bank dan pihak ketiga itu harus memuat klausula tentang
tanggung jawab bank terhadap segala akibat hukum yang timbul juga harus
ikut mempertanggungjawabkan hal-hal yang dilakukan oleh debt collector yang
telah ditunjuknya. Salah satu pakar hukum perbankan Sutan Remi
Sjahdeini pada dialog interaktif di salah satu stasiun televisi swasta 6 April
2011 berpendapat pihak bank harus ikut bertanggung jawab karena bertindak
sebagai pihak yang memberikan kuasa. Sebelum menggunakan jasa penagih
debt collector sebaiknya digunakan cara mediasi. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/1/PBI/2008 tanggal 29 Januari
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang
Mediasi Perbankan berlaku Tanggal
29 Januari 2008 yang
merupakan Perubahan atas PBI No. 8/5/PBI/21006 tentang Mediasi Perbankan
didasarkan pada realitas bahwa pembentukan lembaga mediasi yang independen oleh
asosiasi perbankan sampai dengan akhir tahun 2007 belum dapat dilaksanakan
karena berbagai faktor, antara lain faktor sumber daya manusia dan pendanaan,
sementara pelaksanaan fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia sesuai PBI
diatas hanya dapat dilaksanakan sampai dengan akhir 2007. Dengan memperhatikan bahwa
pelaksanaan mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di
bidang perbankan bermanfaat bagi tujuan perlindungan kepentingan nasabah dan terpeliharanya
reputasi bank, maka pelaksanaan fungsi mediasi perbankan pasca 2007 akan terus
dilakukan oleh Bank Indonesia sampai dengan terbentuknya lembaga mediasi
perbankan yang independen. Di Indonesia, aturannya belum serinci
ini. Bank Indonesia berbekal Peraturan BI nomor 11/11/PBI/2009 dalam pasal 21
hanya menyatakan: Dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengan pihak-pihak di
luar pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 13, maka Penerbit bertanggung
jawab atas kerja sama tersebut.
4.
PENDAPAT
HUKUM (LEGAL MEMORANDA)
Bank adalah lembaga resmi yang
memiliki mekanisme dan prosedur pemberian kredit kepada nasabah yang ketat dan
selektif. Dalam pemberian kredit, bank seharusnya memperhatikan rinsip
kehati-hatian dimana bank seharusnya benar-benar mengetahui bagaimana kondisi
ekonomi nasabahnya guna menghindari adanya gagal tagih atau kredit macet.
Penggunaan kartu kredit dapat meningkatkan timbulnya kredit macet atau non performing loan (NPL).
Selain itu, dapat meningkatkan pula penggunaan
jasa penagih utang alias debt
collector. Selama ini jasa debt
collector menjadi andalan perbankan menagih utang macet. Tewasnya
nasabah kartu kredit Citibank, Irzen Octa, berpotensi menurunkan kinerja bisnis
kartu kredit. Penagihan secara paksa dilakukan bila pinjamannya belum
dikembalikan pada waktu yang ditentukan.
BI seharusnya penghapusan jasa debt collector karena
dalam praktiknya penggunaan debt collector sering kali dilakukan dengan cara
yang melanggar hukum. Fenomena debt
collector justru menunjukkan makin suburnya praktik premanisme di
Indonesia. Bank-bank melegalkan premanisme sebagai bagian dari tindak kriminal
yang sebenarnya tengah diperangi oleh aparat keamanan. Kegiatan pelaksanaan
jasa penagih utang diharapkan agar terdaftar ke lembaga pemerintahan karena
kegiatan penagihan seperti itu tidak terpantau oleh kepolisian, pihak
kepolisian menginginkan kegiatan tersebut didaftarkan ke lembaga-lembaga
pemerintahan seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan. BI
memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan,
pembinaan dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak
mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Sehingga lebih baik, bila pihak bank
menggunakan jasa aparat keamanan dalam melakukan penagihan agar tidak terjadi
dugaan kekerasan yang menyebabkan orang menjadi trauma atau meninggal dunia.
Sebenarnya UU memberikan jaminan
kepastian hukum kepada bank ketika menyalurkan kredit bahkan tanpa agunan
tambahan berupa harta, yakni dengan memberikan jaminan umum sebagaimana
tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal itu menyebutkan semua
harta kekayaan si berhutang baik bergerak dan atau tidak bergerak, yang sudah
ada maupun yang akan ada menjadi jaminan atas seluruh perjanjian hutangnya dengan
bank. Maka apabila terjadi kredit macet seluruh harta benda si berhutang dapat
dijual lelang dan dibagi-bagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing
bank. Adapun pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata
harus mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu. Apabila si berhutang
tidak mau atau ‘nakal’ untuk melunasi hutangnya padahal ia mampu, maka UU
memungkinkan untuk menggunakan lembaga paksa badan seperti sandera (gizjeling;
pasal 209-223 HIR dan Pasal 242-256 Rbg) yang sempat dihapus keberadaannya oleh
Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai perikemanusiaan,
martabat manusia, dan peradaban. Istilah paksa badan atau sandera ini jika
dikaitkan dengan konsep imprisonment for civil debts berarti merampas kebebasan
atau kemerdekaan atau menahan si berhutang bertentangan dengan kemauannya. Tujuannya
mendesak atau menekan si berhutang melaksanakan pembayaran hutangnya. Adapun
alasan diberlakukannya kembali lembaga paksa badan atau sandera (Perma No 1
Tahun 2000) adalah dalam rangka menghadapi si berhutang ‘nakal’.
Dalam hal ini, nilai perikemanusiaan
harus dikaji dan diuji keseimbangannya dengan nilai kepentingan umum
berdasarkan prinsip hak siapa yang lebih diutamakan. Menurut prinsip ini,
kepentingan umum harus diutamakan atau diprioritas dari kepentingan individu.
Dengan kata lain, menyelamatkan kepentingan umum, jauh lebih tinggi nilai
harganya daripada melindungi kepentingan seorang si berhutang ‘nakal’. Oleh
karena itu, nilai kemanusiaan dan HAM tidak layak dipergunakan sebagai tameng
untuk melindungi si berhutang ‘nakal’ dari pertanggungjawaban hukum untuk
membayar hutangnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah upaya hukum lembaga
paksa badan atau sandera untuk memaksa si berhutang melunasi hutangnya sebagaimana
yang diatur undang-undang hanya bisa dilakukan pejabat yang ditunjuk negara
yaitu Pengadilan Negeri melalui panitera/juru sita. Supaya pelaksanaan paksa
badan dapat berjalan baik dan untuk menghindari perlawanan atau kemungkinan si
berhutang tersebut melarikan diri Pengadilan Negeri melalui panitera/jurus sita
dapat meminta bantuan alat negara, yaitu kepolisian.
Selain upaya hukum di atas, ternyata
masih ada dimungkinkan jalan lain yang lebih sederhana, murah dan positif yaitu
dengan prinsip win-win solution daripada harus melalui pengadilan, yaitu
melalui Lembaga Mediasi Perbankan.
--------------------Tugas Hukum Perbankan-----------------------
--------------------Tugas Hukum Perbankan-----------------------
Tidak ada komentar:
Posting Komentar